Membangun Trustful Society

Masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata “society” yang diambil dari Bahasa Latin, yaitu “socius” yang berarti “kawan.” Dalam Bahasa Arab, kata masyarakat berasal dari akar kata “syaraka” yang artinya “ikut serta, dan berperanserta.” Gabungan dari Bahasa Inggris, Latin dan Arab ini, bermakna bahwa masyarakat itu berarti ada hubungan “perkawanan” (atau interaksi dalam bahasa sosiologi), dan “saling berperan  serta, bantu membantu.”

Koentjaraningrat, mahaguru Antropologi Indonesia, mengartikan masyarakat sebagai “sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.”Di dalam interaksi ini membutuhkan komunikasi. Ada bahasa-bahasa tertentu yang disepakati oleh komunitas tertentu. Atau, ada juga pranata-pranata sosial yang telah disepakati dan dijalankan bersama oleh anggota masyarakatnya.

Namun, tidak semua kesatuan manusia disebut sebagai masyarakat. Masih menurut Koentjaraningrat, “suatu masyarakat harus memiliki suatu ikatan yang khusus.” Ia memberikan contoh: orang-orang yang berkerumun mengelilingi seorang tukang jual jamu di pasar umumnya tidak disebut masyarakat. Mereka tidak punya ikatan lain, kecuali perhatian terhadap si penjual jamu. Begitu juga dengan mereka yang tertarik dengan penjual obat yang mempromosikan obat penumbuh jambang atau jenggot. Seorang kawan saya yang tersugesti membeli obat penumbuh jambang (“agar lebih macho,” katanya), ternyata harus mengelus dada karena tidak tumbuh-tumbuh juga jambang yang diimpikan. Ia, yang ikut dalam kerumunan itu tidaklah disebut sebagai masyarakat, demikian kata Pak Koent yang menjadi mahaguru tamu di Utrecht, Columbia, Illinois, Ohio, dan beberapa kampus lain di dunia.

Rasa Identitas

Jadi, ikatan yang membuat sebuah kesatuan manusia disebut sebagai masyarakat adalah adanya pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan. Semua pola ini sifatnya khas, mantap, berkesinambungan, sehingga itu semua menjadi adat-istiadat .

Begitu juga dengan rasa identitas. Menurut Pak Koent lagi, masyarakat juga memerlukan sebuah rasa identitas. Sebuah rasa “kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan manusia lainnya.” Rasa identitas ini mengikat seluruh warganya. Dalam konteks yang lebih luas—seperti negara—kita juga dipersatuan oleh rasa identitas yang sama sebagai warga NKRI, dan diatur oleh pranata hukum yang disepakati bersama. Artinya, kalau ada pelanggaran terhadap pranata hukum (berikut pranata sosial), maka individu dalam masyarakat itu akan mendapatkan hukuman atas pelanggarannya.

Dari adanya interaksi dalam kesatuan sosial itu, ditambah dengan adat-istiadat yang diwariskan (ada penambahan, bahkan pengurangan tergantung kesepakatan sosial) dan mengatur pola tingkah laku warga, ditambah dengan hidup bersama-sama dalam kontinuitas tertentu dan rasa identitas, maka unsur-unsur ini pun membentuk sebuah masyarakat. Atau, dalam definisi yang lebih lengkap, diutarakan oleh Koentjaraningkat sebagai “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh suatu rasa bersama.”

Rasa Identitas yang Mudah Retak

Pasca reformasi, masyarakat Indonesia kerap menjadi “bulan-bulanan” dari retaknya rasa identitas. Kasus penjarahan dan kejahatan sosial lainnya begitu mudah terjadi, dan parahnya mudah menjalar. Kerusuhan yang terjadi di ibukota dengan mudah merangsek ke kota-kota lainnya, bahkan di wilayah yang secara sosial aman.

Masyarakat pun dihinggapi dengan virus saling tidak percaya. Dengan mudah sebuah kelompok dianggap sebagai biang rusuh, bahkan mendapatkan penghakiman dari massa. Kalaupun ada pelanggaran sosial, sebagai warga bangsa harusnya kita kembalikan pada pranata hukum kita. Hukumlah yang harus menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

Problemnya kemudian, ketika masyarakat mengembalikan segala masalah sosial kepada hukum, kerap saja terjadi ketidakadilan. Hukum sering tebang pilih, yang sebelumnya jelas divonis bersalah, namun setelah diutak-atik (tentu dengan beberapa lembar surat berharga), akhirnya namanya pun dipulihkan. Hukum dengan mudah dibeli oleh mereka yang banyak duit. Sedangkan, kalangan masyarakat yang papa, tidak ada duit, dengan mudah dijebloskan ke terali besi, dan menjalani hidup sebagai “pertapa” menunggu hari-hari—bahkan tahun-tahun mendapatkan remisi atau kepastian bebas.

Jadi, retaknya rasa identitas kita, itu bisa disebabkan karena dua hal: pertama, adanya virus tidak saling percaya antara satu dan lainnya (seperti dalam kasus rusuh Ambon 9/11/2011—kabarnya kejadian ini karena sms provokatif akibat seorang tukang ojek yang kecelakaan namun ada yang mengabarkan bahwa ia dibunuh). Dan yang kedua, karena hukum yang tidak tegak secara jujur dan adil. Dua hal ini menyebabkan kenapa virus tidak percaya itu mudah menjalar dimana-mana, dan tidak peduli apakah di kota atau desa.
Bangun Saling Percaya!

Beberapa bulan lalu, para tokoh agama—yang dimotori oleh Dr. Din Syamsuddin dari PP Muhammadiyah—menyerukan agar pemerintah jangan berbohong. Sempat terjadi polemik, tapi kata “bohong” itu benar-benar cukup ampuh. Ini merupakan kritikan pedas kepada pemerintah SBY—yang dalam bahasa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri—menjalankan pemerintahan seperti orang yang senam “poco-poco.”
Sikap tokoh agama itu, ternyata tidak berdiri sendiri. Di bagian yang lain, beberapa rektor juga menyerukan agar pemerintah jangan berbohong. Artinya, ada dua komunitas bangsa (tokoh agama dan intelektual) yang mengingatkan bahwa ternyata ada “salah urus” dalam bangsa ini. Pemerintah, menurut kedua kelompok ini, telah melakukan kebohongan kepada masyarakat.

Dalam sebuah diskusi kami di Institut Peradaban dan Jimly School di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Dr. Saiful Muzani dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Muzani menyajikan hasil penelitian bahwa yang tidak puas dengan kinerja SBY tidak lebih dari 10 persen yang umumnya berasal dari kalangan terdidik dan yang tinggal di perkotaan. Jadi, kritikan dari kalangan yang tidak puas dengan kinerja pemerintah ternyata—jika mengikut pada paparan Muzani—tidaklah banyak. Namun, walau tidak banyak, ini membuktikan fakta bahwa ada sikap salah urus dari pemerintahan.

Apakah sikap salah urus ini juga berimplikasi pada masalah sosial, sebutlah kasus Ambon 9/11 yang baru saja terjadi? Bisa jadi, iya! Dr. Thamrin Amal Tomagola, sosiolog UI yang berasal dari Galela itu, menyebut bahwa kerusuhan Ambon yang baru ini karena pemerintah yang lalai dalam Deklarasi Malino 2001. Menurut Thamrin, jika pemerintah SBY konsekuen dengan deklarasi yang diusahakan begitu serius oleh Jusuf Kalla (waktu itu masih menjadi menteri), maka perhitungan normalnya 30 tahun ke depan baru bisa saja terjadi konflik (karena konflik sosial murni itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi—kecuali konflik dengan settingan politik).

Menurut Thamrin—seperti dikutip DetikNews (12/09)—ada empat hal yang dilalaikan oleh Pemerintah SBY-Boediono sehingga kerusuhan Ambon terulang kembali dan perdamaian kembali ternoda. Pertama, sesudah Deklarasi Malino seharusnya dibentuk polisi berbasis komunitas, bukan berbasis kantor. Harusnya, menurut Thamrin, polisi jemput bola. Kedua, intelijen polisi sangat lambat. Kita perlu polisi berpakaian bebas yang menyusup di antara masyarakat (dalam hal tertentu, ini sudah dilakukan oleh intelijen—sebutlah dalam demonstrasi mahasiswa). Ketiga, cara pendekatan polisi masih menggunakan mindset TKP, tempat kejadian perkara. Menunggu kejadian ada, baru menuju lokasi. Harusnya, sejak ada SMS provokasi itu, polisi sudah bersiap dan mengetahui dan mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Harusnya polisi lebih pro-aktif, dan jangan sekedar menunggu. Keempat, begitu terjadi kerusuhan, langsung mengirim pasukan dari Sulawesi. Pendekatan yang dipakai, lebih banyak dengan perspektif keamanan. Pendekatan ini baik, namun bukan satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yang lebih panjang.

Seharusnya pendekatan internalisasi budaya kembali digalakkan. Lapangan kerja juga dibuka yang lebih luas, dan perhatian kepada lembaga keagamaan tidak hanya berhenti pada titik adanya lembaga formal seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), akan tetapi sikap damai itu dipupuk terus-menurus (kontinuitas) hingga ke akar rumput.

Lantas, untuk kasus Ambon, bagaimana solusinya? Hemat penulis, ada beberapa hal; Pertama, pendekatan keamanan perlu ada hingga batas waktu tertentu. Ketika situasi kota sudah aman, dan pihak keamanan perlu kembali ke baraknya masing-masing. Setelah itu, keamanan di tingkat lokal perlu diintensifkan kembali. Kedua, menggunakan pendekatan budaya. Perlu ada pendekatan budaya dengan para tokoh masyarakat (pemuda, tokoh agama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh informal dalam komunitas tertentu yang berpengaruh). Ketiga, masyarakat Ambon sendiri perlu menyadari agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu dari SMS yang tidak bertanggungjawab.

Kita butuh situasi yang damai untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Situasi damai itu, seperti apa? Mengutip Johan Galtung (1996), situasi damai adalah “suatu situasi dimana segala bentuk kekerasan berada pada taraf minimal dan faktor potensial penimbul konflik telah menghilang.” Galtung menyatakan bahwa faktor potensial penimbul konflik adalah politik, militer, ekonomi, dan budaya. Keempat hal ini tampaknya masih dilematis di negeri kita. Namun tugas kita saat inilah untuk dengan mencipta situasi damai itu, masyarakat yang saling percaya (trustful society) dan konflik (serta potensi konflik) bisa ditangani dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s